Menguji Ulang Peran ICMI

DI TENGAH dinamika sosial-politik Indonesia yang semakin kompleks, keberadaan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) kembali layak dipertanyakan: masihkah ia relevan sebagai kekuatan intelektual umat, atau justru terjebak dalam romantisme masa lalu?

Didirikan pada tahun 1990 atas prakarsa B. J. Habibie, ICMI pernah menjadi simbol kebangkitan intelektual Muslim di ruang publik. Pada masa itu, organisasi ini bukan hanya wadah berhimpunnya para cendekiawan Muslim, tetapi juga menjadi jembatan antara umat Islam dan negara. Dalam era Orde Baru, ICMI memainkan peran strategis dalam membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi kelompok Muslim terdidik.

Namun, sejarah tidak pernah berdiri diam. Reformasi 1998 mengubah lanskap kekuasaan dan membuka ruang kebebasan yang jauh lebih luas. Ironisnya, di tengah kebebasan itu, gaung ICMI justru terasa meredup. Tidak lagi menjadi aktor sentral dalam diskursus kebangsaan, ICMI tampak kehilangan momentum untuk mendefinisikan ulang perannya.

Salah satu persoalan mendasar adalah krisis positioning. Di era ketika produksi pengetahuan tidak lagi dimonopoli oleh organisasi formal, peran cendekiawan mengalami transformasi. Media sosial, komunitas independen, hingga platform digital telah melahirkan "cendekiawan baru" yang lebih cair, lebih responsif, dan bahkan kerap kali lebih berpengaruh. Dalam kaitan ini, ICMI terlihat belum sepenuhnya mampu beradaptasi. Sebagaimana diingatkan oleh Peter Drucker (1993), "the most valuable asset of a 21st-century institution will be its knowledge workers and their productivity." Pernyataan ini menegaskan bahwa organisasi berbasis intelektual hanya akan bertahan apabila mampu terus memproduksi dan mengelola pengetahuan.

Padahal, tantangan umat dan bangsa saat ini justru semakin kompleks. Isu-isu seperti polarisasi sosial, radikalisme, ketimpangan ekonomi, hingga disrupsi teknologi membutuhkan suara intelektual yang jernih, kritis, dan solutif. Di sinilah seharusnya ICMI mengambil peran strategis: sebagai produsen gagasan yang mampu memengaruhi kebijakan publik, dan bukan sekadar sebagai forum diskusi. Nurcholish Madjid (1999) pernah menegaskan bahwa "Islam adalah agama yang mendorong pembaruan dan keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan." Semangat inilah yang semestinya menjadi fondasi gerakan intelektual ICMI.

Sayangnya, kritik yang sering muncul adalah bahwa ICMI kini lebih sering hadir dalam seremoni ketimbang substansi. Aktivitasnya cenderung elitis dan kurang menyentuh problem riil masyarakat. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka kekhawatiran bahwa ICMI hanya menjadi "organisasi nostalgia" bukanlah sesuatu yang berlebihan.

Namun demikian, menilai ICMI hanya dari kekurangannya juga tidak sepenuhnya adil. Organisasi ini masih memiliki modal sosial yang besar berupa jaringan nasional yang luas, sumber daya manusia yang berkualitas, serta legitimasi historis yang kuat. Maka, pertanyaannya bukan apakah ICMI masih penting, tetapi apakah ia mampu melakukan transformasi.

Transformasi itu setidaknya membutuhkan tiga langkah. Pertama, redefinisi peran. ICMI perlu keluar dari bayang-bayang masa lalu dan merumuskan visi baru yang relevan dengan tantangan kontemporer. Kedua, revitalisasi gerakan intelektual. Produksi gagasan harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar aktivitas seremonial. Ketiga, keterbukaan dan inklusivitas. Di era kolaborasi, ICMI tidak bisa berjalan sendiri; ia harus mampu berjejaring dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk generasi muda.

Selain itu, ICMI juga perlu lebih berani mengambil posisi dalam isu-isu strategis nasional. Netralitas yang berlebihan justru berisiko menjadikannya tidak signifikan. Sebagai organisasi cendekiawan, ICMI seharusnya menjadi moral force yang mampu memberikan kritik konstruktif terhadap kebijakan negara, sekaligus menawarkan alternatif solusi. B. J. Habibie (2006) pernah mengingatkan bahwa "bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu menentukan masa depannya sendiri." Gagasan tersebut menegaskan bahwa kemajuan bangsa hanya dapat dicapai apabila komunitas intelektual menjalankan fungsi strategisnya secara nyata.

Terkait hal ini, maka warisan pemikiran B. J. Habibie menjadi relevan untuk dihidupkan kembali. Habibie di samping membangun ICMI sebagai organisasi, juga membangunnya sebagai gerakan pemikiran yang berorientasi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa kehilangan akar spiritualitas Islam. Nilai inilah yang tampaknya mulai memudar dan perlu direvitalisasi.

Singkatnya, masa depan ICMI sangat bergantung pada keberaniannya untuk berubah. Dalam dunia yang bergerak cepat, organisasi yang tidak bertransformasi akan tertinggal. ICMI memiliki semua prasyarat untuk tetap relevan, tetapi tanpa langkah konkret, ia berisiko menjadi sekadar catatan kaki dalam sejarah.

Pertanyaannya kini sederhana namun mendasar: apakah ICMI siap menjadi pelaku perubahan, atau lebih memilih menjadi penonton?
Suprapto Estede, dosen Stiekia, penasehat ICMI Orda Bojonegoro.